KEBIJAKAN BIDANG PERSONEL

Kebijakan bidang personel ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1085/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015. Penjabaran sebagai berikut:

1.    KEBIJAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN PERSONEL.

1. KEGIATAN PENGENDALIAN PERSONEL TNI YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM PEMBINAAN TENAGA MANUSIA TNI, HARUS TERUS DIKAJI, DIEVALUASI DAN DIKEMBANGKAN TERUS MENERUS SEHINGGA DICAPAI SINKRONISASI ANTARA PERHITUNGAN DAN ANALISA MAKRO DENGAN MIKRO. PERAN KEBIJAKAN MAKRO PEMBINAAN TENAGA MANUSIA INI AKAN BERPENGARUH LANGSUNG DENGAN KEADAAN DAUR SISBINPERS SECARA KESELURUHAN.
2. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERSONEL INTEGRATIF YANG TERPUSAT DI SPERS TNI UNTUK MENGINTEGRASIKAN SELURUH INFORMASI TENTANG PERSONEL TNI DALAM SATU SISTEM YANG MAMPU MENYAJIKAN DAN MENGOLAH DATA PERSONEL SECARA AKURAT, VALID DAN MUTAKHIR.

2.    KEBIJAKAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA.

1. KEBIJAKAN UNTUK MENDELEGASIKAN WEWENANG PROSES DAN MEKANISME SELEKSI CALON TARUNA AKADEMI TNI KEMBALI KE MASING - MASING ANGKATAN. DENGAN KEBIJAKAN INI DIHARAPKAN PELAKSANAAN SELEKSI AKADEMI TNI AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEREKRUT CALON – CALON PERWIRA TNI YANG BERKUALITAS.
2. PENAMBAHAN ALOKASI PENERIMAAN DIKMAPA PK TNI PADA JURUSAN KEDOKTERAN, TEKNIK INFORMATIKA, PSIKOLOGI, HUKUM DAN EKONOMI TETAPI DENGAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIS YANG LEBIH TINGGI DITUJUKAN DALAM RANGKA PENGUATAN SATUAN - SATUAN INTELIJEN TNI KHUSUSNYA BAIS.
3. PENGHAPUSAN TEST BAKAT TERBANG / APPITUTE TEST MENGGUNAKAN PESAWAT TERBANG PADA SELEKSI PSDP UNTUK EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SERTA PENGGUNAAN JAM TERBANG PENYELENGGARAAN SELEKSI. NAMUN TETAP MENGGUNAKAN APPITUTE TEST STATIS SEPERTI CARA LAMA.

3.    KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN.

1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN GUNA MENGHASILKAN SUMBER DAYA PERSONEL TNI YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN PROYEKSI ANCAMAN DAN TUNTUTAN TUGAS DALAM PENGAWAKAN ORGANISASI TNI.
2. MENINGKATKAN KONDISI KUALITAS DAN KUANTITAS SEPULUH KOMPONEN PENDIDIKAN.
3. MENGIKUTI BERBAGAI KEGIATAN SEMINAR, SIMPOSIUM, DAN KONFERENSI BAIK SKALA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL YANG DILAKSANAKAN SECARA BILATERAL DAN MULTILETRAL.
4. MENGHENTIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN PERTAMA TARUNA/TARUNI AKADEMI TNI DENGAN NEGARA SAHABAT DENGAN ALASAN TIDAK SESUAI DENGAN SUBSTANSI MATERI DAN TUJUAN PENDIDIKAN PERTAMA PERWITA TNI.

4.    KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

1. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA MENJADI HARMONIS DAN TIDAK TUMPANG - TINDIH. KHUSUS PERATURAN PANGLIMA TNI YANG MERUPAKAN DELEGASI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK DIMUAT DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
2. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DENGAN BERBAGAI LANGKAH PERBAIKAN MULAI REKRUITMEN PERSONEL YANG BERKUALITAS, PENDIDIKAN, PEMBINAAN KARIER DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SEHINGGA PRAJURIT TNI MEMILIKI JATI DIRI SEBAGAI TENTARA RAKYAT, TENTARA PEJUANG, TENTARA NASIONAL DAN TENTARA PROFESIONAL.
3. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DENGAN MEMPERBAIKI KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEHINGGA DIHARAPKAN AKAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK.
4. PENINGKATAN DISIPLIN PERSONEL TNI, KETAATAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG­UNDANGAN YANG BERLAKU GUNA MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KERJA PERSONEL TNI.

5.    KEBIJAKAN TENTANG KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI.  

1. MELANJUTKAN PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI TAHUN 2015-2019, MELIPUTI BIDANG PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, PENINGKATAN PENGHASILAN DAN PENDIDIKAN AGAR DAPAT MEWUJUDKAN PRAJURIT TNI YANG KUAT, HEBAT, PROFESIONAL SERTA TERJAMIN KESEJAHTERAANNYA.
2. GUNA MENINGKATKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI AKAN KEBUTUHAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI, MAKA PADA TA. 2016 AKAN DIPROGRAMKAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS NEGARA SEJUMLAH 1500 UNIT DAN MELANJUTKAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH NON DINAS BEKERJASAMA DENGAN KEMNETERIAN/LNPK DAN PIHAK KETIGA.

6.    KEBIJAKAN MENTAL PRAJURIT TNI.

1. PEMBINAAN MENTAL ROHANI, DILAKSANAKAN GUNA MEMANTAPKAN MENTAL ROHANI PRAJURIT TNI YANG MEMILIKI KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN YANG TINGGI KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SEHINGGA TERHINDAR DARI PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN PERBUATAN NEGATIF DAN TERCELA.
2. PEMBINAAN MENTAL IDEOLOGI, DILAKSANAKAN GUNA MENJAGA DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGABDIAN DAN KESETIAAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA SERTA MEMANTAPKAN SEMANGAT DAN TEKAD UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI BANGSA DAN NEGARA.

Sumber : http://spers-tni.mil.id