Laporan Evaluasi Puskersin TNI

Jum`at, 19 Agustus 2016 15:53:19 - Oleh : Puskersin TNI - Dibaca : 177

Laporan Evaluasi Puskersin TNI terlampir.....

 

 

 MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA..

PUSAT KERJA SAMA INTERNASIONAL

____________________________________________

 

 

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ORGANISASI PUSKERSIN TNI

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

1.         Umum.

 

a.         Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat TNI yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 13 Tahun 2013.   Pembentukan Puskersin TNI didasarkan atas pertimbangan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang menyebabkan intensitas kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI semakin meningkat, maka untuk efektifitas kerja sama internasional tersebut perlu adanya “Badan Tersendiri” yang menanganinya.   Oleh karena itu Puskersin TNI dibentuk untuk kepentingan organisasi dalam menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI serta mengoordinasikan dan menyingkronisasikan kegiatan kerja sama internasional antar Satker TNI dan kelembagaan/kementerian yang menjadi pemangku kepentingan kerja sama internasional.

 

b.         Selama kurun waktu dua tahun, Puskersin TNI secara bertahap mendapat pengalihan tugas dan fungsi kerja sama internasional dari Satker yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional.   Kegiatan kerja sama internasional menjadi tugas Puskersin TNI diantaranya mengorganisir kegiatan High Level Committee (HLC), ASEAN Chiefs of Defence Forces Informal Meeting (ACDFIM), Chiefs of Defense Conference (CHOD), Kunjungan Panglima/Kasum TNI ke luar negeri, Kunjungan pejabat Angkatan Bersenjata negara lain setingkat Panglima/ Kasum TNI, Kunjungan instansi luar negeri ke lingkungan TNI dan TNI-SAF Annual Staff Meeting (TSASM) serta penyusunan dokumen perjanjian internasional yang menjadi kewenangan Panglima TNI.   Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Puskersin TNI tidak hanya melaksanakan hubungan kerja dengan Satker di lingkungan TNI tetapi juga dengan kementerian terkait. Dalam masa dua tahun tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut tugas, fungsi dan struktur organisasi, prosedur mekanisme dan hubungan kerja, Daftar Susunan Personel (DSP) serta perlengkapan yang dibutuhkan, sehingga perlu pemecahan masalah supaya kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI dapat dilaksanakan lebih sinergis dan interoperabiliti dengan Satker-Satker yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kerja sama internasional.

 

c.         Pada prinsipnya pembentukan Puskersin TNI adalah untuk kepentingan organisasi dalam mengorganisir kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI supaya lebih efektif, efisien dan sinergis serta interoperabiliti dengan Satker penyelenggara kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI dan kementerian/lembaga terkait. Setelah kurun waktu dua tahun Puskersin TNI dibentuk maka perlu dievaluasi terhadap struktur organisasi, prosedur mekanisme dan hubungan kerja, Daftar Susunan Personel (DSP) dan tugas-tugas serta hal-hal yang terkait dengan organisasi, sehingga Puskersin TNI dapat melaksanakan tugas lebih optimal.

2.         Maksud dan Tujuan.

 

a.         Maksud.         Memberikan gambaran terhadap tugas-tugas Puskersin TNI tentang penyelenggaraan kerja sama internasional di lingkungan TNI berikut permasalahannya selama kurun waktu dua tahun, analisa dan evaluasi serta konsep yang disarankan.

 

b.         Tujuan.          Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan TNI dalam mengambil langkah dan kebijakan lebih lanjut terhadap penyesuaian organisasi Puskersin TNI.

 

3.         Ruang Lingkup dan Tata Urut.               Ruang lingkup naskah laporan evaluasi ini mencakup tentang pelaksanaan tugas Puskersin TNI di bidang kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI berikut permasalahannya serta upaya ke depan guna mengatasi permasalahan tersebut, dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

 

  1. Pendahuluan.

           

  1. Latar Belakang Masalah.

 

  1. Pokok-Pokok Permasalahan.

 

  1. Analisa dan Evaluasi.

 

  1. Konsep Organisasi yang disarankan.

 

f.          Penutup.

 

4.         Dasar:

 

  1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/Vlll/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Validasi Organisasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

 

  1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/80/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Buku Petunjuk Induk Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;

 

  1. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

 

  1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/186/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

 

  1. Peraturan Panglima TNI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tugas Pusat Kerja sama Internasional Tentara Nasional Indonesia (Puskersin TNI);

 

  1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/727/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja Pusat Kerja sama Internasional Tentara Nasional Indonesia (Puskersin TNI); dan

 

  1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1028/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

 

 

BAB II

LATAR BELAKANG

 

 

5.         Umum.           Pembentukan organisasi baru di lingkungan TNI pada dasarnya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.   Oleh karena itu, organisasi baru tersebut harus dapat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Satker di lingkungan TNI dan counterpart di luar TNI.   Untuk menilai efektifitas keberadaan organisasi dalam melaksanakan tugasnya maka setelah dua tahun berjalan perlu dievaluasi melalui fakta-fakta yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas.

 

6.         Latar Belakang.     

 

a.         Tugas dan Fungsi.   Puskersin TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan, mengorganisasikan kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI dan memiliki fungsi utama dan fungsi organik militer sebagai berikut:

 

            1)         Fungsi Utama:

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. dan melaksanakan supervisi terhadap penyusunan TOR di Sub Committee HLC. Selain itu juga terlibat dalam proses penyusunan RUU dalam rangka ratifikasi DCA dan penyusunan SOP perjanjian internasional di lingkungan Kemhan. Selanjutnya melaksanakan penyusunan revisi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/32/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Petunjuk Administrasi Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI serta terlibat sebagai anggota Pokja penyusunan buku-buku petunjuk kerja sama internasional di lingkungan TNI. (Kegiatan terlampir);

 

  1. Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Committee/HLC) terdiri dari Philindo MC, Thainesia HLC, Carm Indosin, HLC Malindo, Brunesia HLC, TSAM, ACDFIM, JIDD dan menjadi supervisi terhadap kegiatan pertemuan kerja sama di tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh Satker di lingkungan Mabes TNI. Selain itu juga terlibat sebagai anggota delegasi ADMM. (Kegiatan terlampir);

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. setiap tahun. Selain itu juga melaksanakan pembuatan pointers untuk bahan masukan bagi Panglima TNI pada saat melaksanakan kunjungan ke luar negeri dan menerima kunjungan tamu asing. (Kegiatan terlampir).

 

  1. dalam kegiatan kerja sama internasional dan pembinaan peranti lunak, melaksanakan pengamanan di bidang personel dan materiil, terlibat dalam kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional serta menyelenggarakan apel untuk pembinaan kedisiplinan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai ketentuan organisasi serta menyelenggarakan ketentuan administrasi umum TNI.   Untuk fungsi pembina peranti lunak berkaitan kerja sama internasional dilakukan oleh Kelompok Ahli.   Sampai dengan saat ini telah disusun peranti lunak yang dibutuhkan antara lain penyusunan Prosmekhubja Puskersin TNI, Revisi Perpang TNI Nomor Perpang/89/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Administrasi Kerja Sama Internasional Bidang Militer dan Pertahanan di Lingkungan TNI, penyusunan Cetak Biru (Blue Print) tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI Tahun 2015-2019 dan penyusunan Concept Paper ACDFIM Plus.   Dalam melaksanakan fungsi organik militer belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat adanya jabatan dirangkap oleh satu orang personel terutama di bidang perencanaan dan logistik serta belum terpenuhinya jumlah personel secara ideal.

 

  1. tan kerja sama internasional untuk kepentingan negara sesuai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu pemenuhan personel baik secara kualitas dan kuantitas.

 

  1. Dari 192 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yang telah menjalin hubungan kerja sama pertahanan/militer hanya 43 negara, dimana hubungan tersebut berdasar pada perjanjian kerja sama pertahanan G to G maupun berdasarkan perjanjian antar AB/Angkatan Military to Military/Service to Service).

 

  1. Perjanjian Defence to Defence.

 

                                    a)          Yang telah diratifikasi         :    10 negara.

 

                                    b)          Proses Ratifikasi                  :    15 negara.

 

                                    c)          Ratifikasi di tolak                  :    1 negara.

 

                                    d)          Konsep Perjanjian               :    9 negara.

 

                                    e)          Belum ada                             :    8 negara.

 

                        2)        Perjanjian Military to Military.

 

                                    a)          Perjanjian                                                             :    1 negara.

 

                                    b)          Term of Refference (ToR)                                  :    2 negara.

 

                                    c)          Konsep ToR                                                         :    2 negara.

 

                                    d)          MLSA (Mutual Logistic Support Agreement) :    3 negara.

 

                                    e)          Konsep MLSA                                                     :    2 negara.

 

3)        Perjanjian Service to Service.

 

                                    a)          Perjanjian TNI AD                :    3 negara.

 

                                    b)          ToR TNI AD                           :    1 negara.

 

                                    c)          ToR TNI AL                            :    5 negara.

 

                                    d)          Perjanjian TNI AU                :    1 negara.

 

Dari penjelasan tersebut diatas, menggambarkan bahwa tugas di bidang perjanjian kerja sama internasional memerlukan penanganan yang profesional karena keberadaan perjanjian kerja sama di bidang pertahanan/militer antar dua negara yang merupakan payung hukum kegiatan kerja sama internasional.

 

b.         Bidang Kerja Sama ASEAN.   Mampu melaksanakan kerja sama internasional yang semakin meningkat intensitas kegiatannya baik secara bilateral dan multilateral negara-negara ASEAN. Kerja sama bilateral diwujudkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Committee/HLC) antara Panglima TNI dengan Panglima AB negara ASEAN. Saat ini telah diselenggarakan HLC dengan 5 negara ASEAN yaitu Philipina, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura serta pertemuan bilateral dengan negara Singapura yang diketuai oleh Kasum TNI dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Singapura yaitu TSAM (TNI-SAF Annual Meeting).   Dalam kegiatan tersebut Kabid Kerja Sama ASEAN bertindak selaku Sekretaris HLC yang bertugas mengoordinir Sekretaris Sub-Committee. Kerja sama mutilateral diwujudkan dalam forum ASEAN Chief of Defence Force Informal Meeting (ACDFIM) yaitu Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata seluruh negara ASEAN yang membahas keamanan secara regional. Pada kegiatan ACDFIM, Kabid Kerja Sama ASEAN sebagai Sekretaris ACDFIM dan ada enam area yang dikerjasamakan selaras dengan kesepakatan dalam ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM) yaitu Human Mines Action (HMA), Peace Keeping Operation (PKO), Humanitarian Assistance Disaster Relief (HADR), Maritime Security (MS), Military Medical (MM), dan Counter Terorism (CT).   Adanya ASEAN Community 2015 yang terdiri atas tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (Socio Culture Community) akan menggerakkan kerja sama ASEAN kearah sebuah komunitas dan identitas yang lebih mengikat. Struktur politik yang kondusif serta kesejahteraan ekonomi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di kawasan, sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi ASEAN Political Security Community (APSC) untuk melaksanakan pembangunan keamanan kawasan yang komprehensif.  Dalam mewujudkan APSC tidak menutup kemungkinan akan dibuka bentuk kerja sama yang lebih luas di dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan hal ini akan berimplikasi terhadap peningkatan bentuk kerja sama military to military di berbagai bidang sehingga secara langsung akan berdampak terhadap beban kerja Bidang Kerja Sama ASEAN.

 

c.         Bidang Kerja Sama Non-ASEAN.   Mampu melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang Non-ASEAN meliputi kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara Non-ASEAN. Untuk kerja sama bilateral telah diselenggarakan forum tingkat tinggi berupa HLC dengan negara Australia dan Kabid Non-ASEAN sebagai Sekretaris HLC.   Untuk kerja sama multilateral telah diselenggarakan forum pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (Chief of Defence/CHOD) serta menangani forum-forum kerja sama keamanan internasional dan misi damai melalui koordinasi dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional.   Perkembangan lingkungan strategis global maupun regional telah diwarnai isu-isu perkembangan geopolitik, ekonomi, kejahatan lintas negara, konflik global, demokratisasi, HAM, terorisme global, Ilpengtek dan epidemi penyakit.   Kondisi tersebut akan mempengaruhi peningkatan kerja sama internasional secara global dan berimplikasi terhadap peningkatan beban kerja Bidang Kerja Sama Non-ASEAN.

 

  1.  

 

  1. eri.   Oleh karena itu, perlu pengelolaan secara profesional di bidang protokol dan kunjungan.

 

  1. Kelompok Ahli.    Pelaksanaan tugas di Kelompok Ahli dituntut mampu memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapuskersin TNI sesuai bidangnya (Hubungan Internasional, Hukum dan Bahasa) selain itu juga membidangi pembinaan peranti lunak di Puskersin TNI dan intepreter.

 

 

BAB III

POKOK-POKOK PERMASALAHAN

 

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Tugas. 

 

  1. perlu ditegaskan bahwa tugas tersebut tidak menimbulkan interprestasi sebagai perumus kebijakan yang menjadi kewenangan staf umum.  Puskersin TNI selaku Balakpus TNI mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kerja sama internasional di lingkungan TNI, sedangkan dalam hal merumuskan kebijakan, Puskersin TNI mempunyai tugas memberi masukan kepada Panglima TNI untuk merumuskan kebijakan kerja sama internasional di lingkungan TNI.

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. peranti lunak bagi Satker penyelenggara kegiatan kerja sama internasional untuk melibatkan Puskersin TNI dalam kegiatan kerja sama internasional.  Sementara itu, di dalam struktur organisasi belum terwadahi untuk tugas yang bertanggungjawab terhadap penyusunan peranti lunak.

 

  1. kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI”, dan tidak melalukan evaluasi terhadap isi perjanjian kerja sama. Hasil dari evaluasi kegiatan kerja sama tersebut yang akan menjadi masukan pemimpin dalam mengevaluasi perjanjian kerja sama internasional.

 

  1. .

 

  1.  

 

  1.  

 

2)         Untuk Kasubbid di bawah Bidang Jankerma perlu disesuaikan dengan bidang tugasnya yaitu menangani perumusan dan administrasi perjanjian kerja sama internasional. Sementara itu, untuk Kasubbid Bantuan Militer kurang efektif mengingat penyusunan perjanjian kerja sama memerlukan perumusan dan pengurusan administrasi, sedangkan di sisi lain perlu ada tugas yang bertanggung jawab untuk menyusun informasi kepentingan publisitas.   Kerja sama internasional di wilayah ASEAN dan Non ASEAN perlu dirubah namanya disesuaikan dengan kewilayahan dan lingkup tugasnya.

 

  1.        Terdapat rentang komando yang cukup jauh di masing-masing bidang yaitu dari Kepala Sub Bidang (Kasubbid) berpangkat Letkol langsung ke Kapokmin yang dijabat oleh PNS golongan III/A s.d. III/B. berdasarkan tugasnya, Kapokmin memiliki tugas administrasi surat-menyurat, sehingga kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya dalam mendukung tugas para Kasubbid sesuai fungsinya.

 

  1. DSP.    

 

  1. menyulitkan bagian personel untuk memberikan hak dan tunjangan bagi personel.

 

  1.  

 

 

 

 

  •  

Unit Kerja

  1.  

Pers nyata

Total Beban Kerja

  1.  

Formasi Pers

  •  
  •  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1. 11,82%
  1.  
  1.  
  1.  

Bidang Jankerma

  1.  
  1.  
  1. 2,25
  1. 1%
  1.  
  1.  
  1.  

Bidang Kerma ASEAN

  1.  
  1.  
  1. 67
  1. 1%
  1.  
  1.  
  1.  

Bidang Kerma Non-ASEAN

  1.  
  1.  
  1. 20,08
  1. 8%
  1.  
  1.  
  1.  

Bidang Protkun

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Bidang Evadatin

  1.  
  1.  
  1. 29,7
  1. 6%
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1. ,79%
  1.  
  1.  
  1.  

Bagian Renprogar

  1.  
  1.  
  1. 7
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Bagian Minperslog

  1.  
  1.  
  1. 25
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Bagian Taud

  1.  
  1.  
  1. 73
  1.  
  1.  
  1.  

 

  •  
  1. 7
  1.  

 

 

 

  1. 8

 

 

  1.  

 

 

Data inventaris saat ini sebagai berikut:

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

  1.  
  •  

 

 

 

 

  1.  
  1.  
  1.  
  •  

 

  1.  
  1.  
  1.  

Kurang 5

 

  1.  
  1.  
  1.  

Kurang 3

  1.  

Alat Kantor

 

 

 

 

a. Komputer

  1.  
  1.  

Kurang 21

 

b. Note book/Laptop

  1.  
  1.  

Kurang 5

 

c. Meja Kerja

  1.  
  1.  
  •  

 

d. Almari/Rak

  1.  
  1.  
  •  

 

 

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

  1. Tugas.   
  2. sudah sesuai dengan bentuk organisasi sebagai Badan Pelaksana Pusat, karena dalam merumus kebijakan kerja sama internasional bersifat membantu memberikan masukan dan menyelenggarakan kebijakan, sehingga tugas ini perlu diperjelas dalam perumusan Tugas Puskersin TNI.

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. kepentingan publisitas kegiatan kerja sama internasional.

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Perbedaan antara tugas dan tanggung jawab Sespuskersin TNI dengan struktur organisasi menyebabkan kerancuan baik di internal Puskersin TNI maupun secara eksternal. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/186/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Organisasi TNI, Sespuskersin TNI termasuk dalam eselon pimpinan oleh karena itu perlu merubah struktur organisasi.

 

  1. Beberapa jabatan Kasubbid terutama di bawah Bidang Jankerma dan Bidang Kerja Sama ASEAN perlu disesuaikan nama dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.   Kasubbid Banmil dirubah menjadi Kasubbid informasi yang secara struktur lebih tepat dibawah Bidang Evadatin.

 

  1. Hubja.        Setiap bidang dijabat oleh Kepala Bidang berpangkat Kolonel yang dibantu oleh Kasubbid yang berpangkat Letnan Kolonel. Setelah itu dibantu oleh Kapokmin yang dijabat oleh PNS yang berpangkat Golongan III/A atau III/B dan Bintara Operator Komputer.   Dalam pelaksanaan tugas di masing-masing bidang tidak hanya merumuskan naskah yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan kerja sama internasional tetapi juga memerlukan koordinasi yang tinggi baik di lingkungan internal TNI, maupun dengan counterpartnya seperti kementerian terkait dan Angkatan Bersenjata negara asing. Untuk mengatasi kondisi tersebut memang dibutuhkan manajemen waktu yang ketat, namun dengan semakin padatnya kegiatan kerja sama internasional maka kondisi tersebut mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang dicapai, karena beban kerja para Kabid dan Kasubbid sangat tinggi.   Sebagai perbandingan, pada Balakpus TNI lainnya yang setingkat bintang satu, jabatan setingkat Kasubbid dibantu oleh seorang Kasi yang berpangkat Mayor.

 

  1.  

   

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Rumusan tugas Puskersin TNI lebih dijelaskan dalam menyelenggarakan Kebijakan kerja sama internasional karena sesuai dengan bentuk organisasi yaitu sebagai Badan Pelaksana Pusat. Untuk menjelaskan secara spesifik tugas bidang Protkun terutama di bidang merencanakan, mengatur pelaksanaan dan mengendalikan kunjungan instansi luar negeri ke lingkungan TNI menjadi merencanakan, mengatur pelaksanaan dan mengendalikan kunjungan instansi luar negeri kepada Panglima/KasumTNI.     

 

  1. ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang menekankan kepada seluruh Satker penyelenggara kegiatan kerja sama internasional termasuk Angkatan untuk melibatkan Puskersin TNI dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional, sehingga fungsi Puskersin TNI dapat dilaksanakan secara optimal.   Untuk fungsi penyusunan peranti lunak menjadi tanggung jawab Kelompok Ahli. Untuk fungsi peranti lunak dimasukkan dalam tugas di salah satu Bidang Ahli yaitu Ahli Bidang Hukum dan Peranti Lunak. Sementara itu, untuk evaluasi isi perjanjian dilaksanakan berdasarkan evaluasi dari kegiatan kerja sama oleh karena itu perlu merevisi fungsi evaluasi dan data informasi khusus melakukan evaluasi, mengolah dan menyimpan data/informasi terhadap kegiatan kerja sama internasional. Untuk kepentingan publisitas perlu dibentuk jabatan setingkat Kasubbid yang menangani fungsi tersebut dibawah kendali Kabid Evadatin.

 

  1.  

 

  1. pada eselon pelayanan menjadi eselon pimpinan.

 

  1.  

 

  1. Internasional (Kasubbid Jan-Int), secara umum bertugas merumuskan perjanjian kerja sama internasional.

 

  1.  

 

  1. dirubah menjadi Kasubbid Administrasi Perjanjian Internasional disingkat Kasubbid Min Jan-Int.

 

  1. dan Kerma Non ASEAN disesuaikan dengan kewilayahan dan lingkup tugasnya, sebagai berikut:

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Kasubbid Kerja Sama Non Militer disingkat Kasubbid Kerma Nonmil dirubah menjadi Kasubbid Multilateral ASEAN disingkat Kasubbid Multi ASEAN yang bertugas menangani kegiatan kerja sama multilateral meliputi keamanan internasional dan misi damai serta bantuan kemanusiaan di wilayah ASEAN.

 

  1.  

                                   

  1.  

 

  1.  

 

  1. Kasubbid Kerja Sama Non Militer disingkat Kasubbid Kerma Nonmil dirubah menjadi Kasubbid Multilateral Non ASEAN disingkat Kasubbid Multi Non ASEAN yang bertugas menangani kegiatan kerja sama multilateral meliputi keamanan internasional dan misi damai serta bantuan kemanusiaan di wilayah Non ASEAN.

 

  1. kasi.

 

5)         Menambahkan tugas Ahli Hukum dibawah Kelompok Ahli menjadi Ahli Hukum dan Penak.

  1. )         Menambahkan jabatan Kasi di masing-masing Bidang, supaya rentang komandonya tidak terlalu jauh.   Penambahkan beberapa jabatan yang belum terwadahi yaitu Kaur SIMAK BMN dan menghapuskan jabatan yang kurang produktif yaitu Kaurmin Bagminperslog, serta tamtama administrasi (Tamin) di tiap-tiap bidang.

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

 

BAB V

KONSEP ORGANISASI YANG DISARANKAN

 

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI.

 

  1.  

 

  1.            

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. , mengevaluasi dan menyimpan data serta menginformasikan kegiatan kerjasama internasional di lingkungan TNI.

 

  1.  

 

  1.    Keberadaan Puskersin TNI sebagai Satker  bentukan baru di lingkungan TNI dimaksudkan untuk menjawab tuntutan tugas TNI di bidang kerja sama internasional sehingga mampu:

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI, untuk memberikan masukan bagi pemimpin terhadap kegiatan kerja sama internasional kedepan.

 

  1. /peranti lunak yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama internasional sebagai pedoman di lingkungan TNI dalam menyelenggarakan kegiatan kerja sama internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  yang Disarankan.

 

 

STRUKTUR ORGANISASI PUSKERSIN TNI YANG DISARANKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Eselon Pimpinan.    

 

  1. Kepala Pusat Kerja Sama Internasional TNI disingkat Kapuskersin TNI dengan pangkat Bintang Satu P.

 

  1. Sekretaris Pusat Kerja Sama Internasional TNI disingkat Sespuskersin TNI dengan pangkat Kolonel M.

 

  1. Eselon Pembantu Pimpinan.

 

1)         Kepala Bidang Perjanjian Kerja Sama, disingkat Kabid Jankerma, dengan pangkat Kolonel P, dibantu oleh:

 

  1. Kepala Sub Bidang Perjanjian Internasional disingkat Kasubbid Jan Int dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Perjanjian Kerjasama internasional disingkat Kasi Jan Int dengan pangkat Mayor; dan

 

  1. Kepala Sub Bidang Administrasi Perjanjian Internasional disingkat Kasubbid Min Jan-Int dengan pangkat Letkol M.

 

 2)        Kepala Bidang Kerja Sama ASEAN, disingkat Kabid Kerma ASEAN,     dengan pangkat Kolonel M dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bidang Bilateral Wilayah I, disingkat Kasubbid Bilat Wil I dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Bilateral Wilayah I, disingkat Kasi Bilat Wil I dengan pangkat Mayor;

 

b)         Kepala Sub Bidang Bilateral Wilayah II, disingkat Kasubbid Bilat Wil II dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Bilateral Wilayah II, disingkat Kasi Bilat Wil II dengan pangkat Mayor; dan

 

  1. Kepala Sub Bidang Multilateral ASEAN, disingkat Kasubbid Multi ASEAN dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Multilateral ASEAN, disingkat Kasi Multi ASEAN dengan pangkat Mayor.

 

3)         Kepala Bidang Kerja sama Non-ASEAN, disingkat Kabid Kerma Non-ASEAN, dengan pangkat Kolonel M dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bidang Asia, Pasifik dan Afrika, disingkat Kasubbid Aspasaf dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Asia, Pasifik dan Afrika disingkat Kasi Aspasaf dengan pangkat Mayor;

 

b)         Kepala Sub Bidang Amerika dan Eropa, disingkat Kasubbid Amerop dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Amerika dan Eropa  disingkat Kasi Amerop dengan pangkat Mayor; dan

 

c)         Kepala Sub Bidang Multilateral Non-ASEAN, disingkat Kasubbid Multi Non-ASEAN dengan pangkat Letkol M, dibantu oleh Kepala Seksi Multilateral Non-ASEAN, disingkat Kasi Multi Non-ASEAN dengan pangkat Mayor.

 

4)         Kepala Bidang Kerja Sama Evaluasi, Data dan Informasi, disingkat Kabid Evadatin, dengan pangkat Kolonel P dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bidang Evaluasi Kerjasama, disingkat Kasubbid Evakerma dengan pangkat Letkol M dibantu oleh Kepala Seksi Evaluasi Kerjasama, disingkat Kasi Evakerma dengan pangkat Mayor;

 

b)         Kepala Sub Bidang Data Kerjasama, disingkat Kasubbid Data dengan pangkat Letkol M; dan

 

c)          Kepala Sub Bidang Informasi, disingkat Kasubbid Info.

 

5)         Kepala Bidang Protokol dan Kunjungan, disingkat Kabid Protkun, dengan pangkat Kolonel P dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bidang Protokol, disingkat Kasubbid Prot, dengan pangkat Letkol M;

 

b)         Kepala Sub Bidang Kunjungan, disingkat Kasubbid Kunjungan, dengan pangkat Letkol M; dan

 

c)         Kepala Urusan Protokol, disingkat Kaur Prot dengan pangkat Kapten.

 

6)         Kepala Kelompok Ahli, disingkat Kapokli, dengan pangkat Kolonel P dibantu oleh:

 

  1. Ahli Bidang Bahasa dengan pangkat Letkol P;

 

  1. Ahli Bidang Hukum dan Penak dengan pangkat Letkol P; dan

 

  1. Ahli Bidang Hubungan Internasional dengan pangkat Letkol P.

 

 

  1. Eselon Pelayanan.

 

1)         Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, disingkat Kabag Renprogar, dengan pangkat Letkol M dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bagian Perencanaan, disingkat Kasubbagren, dengan pangkat Mayor dibantu oleh Kepala Urusan Perencanaan, disingkat Kaur Ren, dengan pangkat Kapten;

 

b)         Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, disingkat Kasubbagprogar, dengan pangkat Mayor dibantu oleh Kepala Urusan Program dan Anggaran, disingkat Kaur Progar, dengan pangkat Kapten; dan

 

c)         Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, disingkat Kasubbagevalap, dengan pangkat Mayor.

 

2)         Kepala Bagian Administrasi Personel dan Logistik, disingkat Kabagminperslog, dengan pangkat Letkol M dibantu oleh:

 

a)         Kepala Sub Bagian Administrasi Personel, disingkat Kasubbag Minpers dibantu oleh Kepala Urusan Administrasi Personel, disingkat Kaur Minpers, dengan pangkat Kapten; dan

 

b)         Kepala Urusan Administrasi Logistik, disingkat Kaur Minlog, dengan pangkat Kapten.

 

c)         Kepala Urusan Simak BMN disingkat Kaur SIMAK BMN.

 

3)         Kepala Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Kabagtaud, dengan pangkat Letkol P, dibantu oleh:

 

a)         Kepala Urusan Tata Usaha, disingkat Kaurtu, dengan pangkat PNS Golongan III/C s.d. III/D;

 

b)         Kepala Urusan Dalam, disingkat Kaurdal, dengan pangkat Kapten; dan

 

c)         Kepala Urusan Pengamanan dan Operasi, disingkat Kaurpamops, dengan pangkat Kapten.

 

19.       Jumlah Personel.   Hasil evaluasi selama kurun waktu dua tahun jumlah personel  yang dibutuhkan 99 orang (dari sebelumnya sesuai DSP sejumlah 87 orang) dengan rincian:

 

            a.         Perwira           :   48 orang (bertambah 10 orang); dengan rincian:

 

                        1)         Pati Bintang 1 P        =     1 orang;

 

                        2)         Kolonel Mantap         =     1 orang (tetap);

 

                        3)         Kolonel Promosi       =     6 orang (tetap);

 

                        4)         Letkol Mantap          &a